Kejahatan Kolektif 1000 Anggota MPR

“… 1000 orang MPR pada jaman Pak Harto sejatinya juga memikul dosa kolektif yang berupa selalu membenarkan, mengiyakan dan menyetujui kemauan Pak Harto. Dan tidak ada satu pun dari 1000 anggota MPR tersebut, entah itu dari parpol, TNI, POLRI atau pun dari utusan daerah dan golongan yang berani mengatakan tidak pada kemauan Pak Harto!”, demikian pernyataan Pak Amin Rais berdasarkan wawancara yang saya rekam dari salah satu stasiun berita Metro TV tadi pagi.

Selain 1000 anggota MPR tersebut Pak Amin Rais juga mengikutsertakan para alim ulama, rohaniwan, intelektual kampus, wartawan, dan seluruh komponen anak bangsa yang seakan ikut larut dalam “orkes” untuk mengiyakan segala kemauan Pak Harto saat menjadi Presiden yang selama 32 tahun penuh menjadi orang yang sangat berkuasa di negeri ini.

Oleh karena itu beliau mengajak kepada bangsa Indonesia untuk memaafkan segala kesalahan Pak Harto dengan melakukan pendekatan moral kemanusiaan dan keagamaan. Karena selain semua kesalahan yang ada juga tidak sedikit jasa yang dilakukan oleh Pak Harto untuk bangsa ini, dimana salah satu perwujudan untuk hal tersebut adalah dengan mencabut TAP MPR No 11 tahun 1998.

Namun menurut saya pendekatan seperti itu justru akan memberikan contoh yang buruk bagi penegakan hukum di negeri ini, karena kepastian hukum di suatu negara hukum adalah berdasarkan keputusan pengadilan dan bukan kompromi yang lain dari luar pengadilan – apalagi dengan mencampuradukkan hukum dan kemanusiaan. Karena menurut saya hukum adalah hukum dan semuanya itu berlaku untuk siapa saja, entah itu maling ayam, pembunuh, sampai mantan kepala negara sekalipun. Hal itu saya dasarkan pula pada pernyataan ahli hukum yang kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Adnan Buyung Nasution dalam acara “Todays Dialogue” yang juga berlangsung di Metro TV – juga saya tulis disini.

Apalah jadinya negara ini kalau semua hal bisa diputuskan dengan kompromi. Salah satu yang membuat saya semakin kuatir adalah apabila budaya kompromi tersebut terus dibudidayakan, maka kepastian hukum seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan semakin samar. Akibatnya bangsa ini semakin terpuruk dalam ketidakpastian hukum yang seharusnya dihindari apabila negara ini ingin keluar dari krisis multidimensi yang sedang dialami saat ini.

Dan parahnya lagi, segala bentuk kompromi tersebut semakin terlihat pada pemerintahan dibawah SBY-JK.

3 responses to this post.

  1. Kalau tak salah, 1000 anggota MPR di zaman Orde Baru itu semuanya ditunjuk oleh Soeharto. Semua anggota MPR dari partai (PPP, Golkar dan PDI) harus lulus screening ala Soeharto dan Orde Baru. Begitu juga anggota Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi ABRI. Semua gubernur jadi anggota MPR, semua Pangdam jadi anggota MPR, anak dan kerabat Cendana banyak yang jadi anggota MPR. Istri dan anak Wiranto juga duduk di MPR 1997-1998.

    Beberapa tokoh “reformis” seperti Mega dan Gus Dur pernah duduk di MPR, hanya berperan sebagai anak manis yang sudah dikebiri seperti sapi-sapi Soeharto di Tapos.

    Jadi, “dosa kolektif” itu, kalau pun ada, ya jelas juga ciptaan Soeharto. Kalau kemudian orang seperti Harmoko minta Soeharto mundur, ya mau bilang apa. Harmoko justru belajar dari prinsip hidup Soeharto: selamatkan dirimu di kala bahaya. Matikan semua musuh politik yang akan mengganjal masa depanmu.

    Hehehe, sayang nggak ada kesempatan bertemu langsung dengan Amien untuk menantang pemikirannya ini –yang semakin memperlihatkan keanehan seorang Amien Rais.

    Btw, salam kenal. Mampir ke blog saya ya…

    bisaku:
    “Memang mereka ditunjuk oleh Pak Harto.

    Tapi jangan lalu kita mengira bahwa semuanya itu kesalahan Suharto, karena saat mereka ditunjuk sebagai anggota MPR maka saat itu juga dipanggulan mereka * kayak sapi aja😉 * berdasar UU dan sistem ketatanegaraan kita, ada tanggung jawab yang harus diemban dari jutaan rakyat Indonesia, diantaranya tentu ada jeritan dan makian atas ketidakadilan dan ketidakberdayaan.

    Akan tetapi karena di jaman behula yang ada hanyalah berita tentang keberhasilan, alhasil mereka menjadi semacam sekumpulan prajurit yang pasti jadi pahlawan.

    Salam kenal juga🙂 saya pasti mampir😉 “

    Balas

  2. Posted by as on Januari 28, 2008 at 9:21 pm

    Para pengkhianat Pak Harto itulah manusia-manusia (penjahat) keparat! [maaf, saya bukan emosional, hanya saja, siapapun sulit untuk lebih memaafkan pengkhianat, siapapun orangnya.] Padahal para pengkhianat itulah yang pada 1997 tetap ngotot memaksa agar Pak Harto bersedia kembali memegang jabatan presiden untuk periode ke-7. Setelah terjadi kerusuhan 1999, mereka2 malah balik memojokkan Pak Harto. Keparat! [maaf jika saya seenaknya mengatai orang keparat, toh barangkali saya juga keparat…]

    Balas

  3. setiap masa pasti punya sejarahnya masing – masing tak terkecuali masa lepemimpinan Soeharto, Soeharto punya sejarah ketatanegaraan yang klimaknya berprediokat sebgai pencetus krisis di Indonesia. tapi ingat sejarah terkadang selalu berulang, sehingga kita ngga perlu menghujat habis Soeharto dan kroninya, yang terpenting adalah bagaimana menjadikan jelas status hukum Soeharto dan kroninya, selanjutnya terserah anda

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: